Ingat, selain ASN TNI POLRI, jenis usaha berikut dilarang pakai Elpiji 3 Kg!

Jakarta (Curupedia) – Kementerian ESDM dan PT Pertamina Patra Niaga mengatur ulang sistem penyaluran gas elpiji 3 kg bersubsidi.

Dalam aturan baru terkait penggunaan gas elpiji 3 kg yang dirilis 27 Februari 2023 lalu ditegaskan kembali kelompok masyarakat yang dilarang menggunakan gas elpiji 3 kg subsidi. Larangan pemakaian gas elpiji 3 kg subsidi itu bukan hanya terhadap ASN, TNI, Polri, dan rumah tangga sejahtera saja. Namun Menteri ESDM merincikan beberapa jenis usaha yang juga dilarang menggunakan gas elpiji 3 kg. Aturan Baru elpiji 3 kg itu berlaku mulai 1 Januari 2024. Dimana pembelian gas elpiji 3 kg akan dilakukan dengan sistem menggunakan KTP dan berbasis website Subsidi Tepat LPG.

Database pada Sistem milik Pertamina itu terkoneksi dengan database milik Kemensos RI. Sehingga pembeli gas Elpiji 3Kg dapat terverifikasi secara realtime.

Berikut jenis usaha yang tidak berhak atau dilarang memakai gas elpiji 3 kg subsidi mulai 1 Januari 2024:

Usaha Loundry
Usaha Jasa Las
Usaha Pembatikan
Hotel
Restoran
Usaha pertanian di luar ketentuan Perpres 38/2019 dan yang belum dikonversi
Usaha peternakan
Usaha tani tembakau
Berbagai sektor usaha skala besar

Dari 9 jenis usaha tersebut, terlihat dengan jelas bahwa meskipun merupakan kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah, namun tidak bisa serta merta mendapatkan hak untuk membeli gas elpiji 3 kg.

Sebab meskipun memiliki UMKM akan tetapi tidak ada kaitan dengan penggunaan gas elpiji, atau walaupun menggunakan gas elpiji namun usahanya sudah tergolong skala besar. Seperti halnya hotel dan restoran, kedua usaha ini tidak memiliki hak untuk menggunakan gas elpiji 3 kg subsidi. Meskipun membutuhkan gas elpiji, namun bisa dilakukan dengan menggunakan gas elpiji 5,6 kg atau 12 kg non subsidi.

Aturan baru elpiji 3 kg itu dimaksudkan untuk mencegah over kuota atau penggunaan berlebih dan tidak sesuai peruntukan. Karena pada prinsipnya, gas elpiji 3 kg diperuntukan bagi warga miskin atau kelompok UMKM yang juga memerlukan elpiji untuk melakukan kegiatan usahanya. Di dalam Keputusan Menteri ESDM No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023 disebutkan dengan tegas siapa saja kelompok masyarakat yang berhak. Adapun kelompok masyarakat yang berhak adalah warga ekonomi pra sejahtera, petani sasaran dan nelayan sasaran.

Kemudian kelompok masyarakat yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari jenis memasak. Sementara itu setelah berlaku 1 Januari 2024 nanti, maka warga yang berhak dapat membeli gas elpiji 3 kg subsidi di pangkalan atau sub penyalur. Untuk mendapatkan gas subsidi, warga mesti membawa KTP dan memastikan sudah terdaftar dan terdata dalam sistem pendataan Pertamina.

Untuk itu, jika belum terdata saat ini, silakan datang ke pangkalan atau sub penyalur untuk mendaftar. Calon pelanggan yang sudah terdaftar akan diunggah ke situs web subsiditepat mypertamina.id/LPG. Situs itu terkoneksi dangan database Pensasaran Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) milik Kementerian Sosial.